Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring yang diangkat sebagai Menkominfo dalam Kabinet Indonesi Bersatu II secara resmi mengundurkan diri. Sebagai gantinya adalah Luthfi Hasan Ishaaq yang sebelumnya menjadi Ketua Badan Hubungan Luar Negeri.
“Pergantian mereka merupakan bentuk konsistensi PKS dalam menjaga komitmen kenegarawanan,” kata Sekjen DPP PKS Anis Matta dalam jumpa pers di Gedung Markas Dakwah (Kantor DPP) PKS, Jakarta, Ahad (25/10).
Menurut Anis Matta, ada tiga alasan yang cukup mendasar mengapa PKS segera mengganti para fungsionarisnya yang duduk dalam jabatan publik, terutama di bidang eksekutif. Pertama, sebagai eksekutif mereka telah bekerja di level kepentingan bangsa yang harus lebih diutamakan dibandingkan kepentingan partai. “Dengan begitu Presiden SBY tidak perlu lagi khawatir terhadap loyalitas para menteri dari PKS. Mereka telah dihibahkann untuk kepentingan bangsa,” tegas Anis Matta yang kini menjadi salahsatu wakil ketua DPR RI.
Kedua, manajemen sebuah kementerian terlalu besar untuk dirangkap dengan manajemen sebuah partai. Begitu pula sebaliknya. Karena itu sebaiknya tidak terjadi rangkap jabatan.Alasan ketiga, tambah Anis,yang tak juga kalah pentingnya, masalah sirkulasi kaderisasi kepemimpinan. “Dengan pergantian tersebut sirkulasi kaderisasi kepemimpinan di PKS bisa berjalan dengan lancar. Kami tidak pernah kekurangan stok pemimpin,” tegas Anis.
Pergantian para pimpinan PKS yang terpilih sebagai pejabat publik bukanlah hal baru. Pada tahun 1999 Presiden PKS Nurmahmudi Ismail yang terpilih sebagai Menteri Kehutanan pada era Presiden Abdurahman Wahid digantikan oleh Hidayat Nurwahid. Pada tahun 2004 Hidayat Nurwahid yang terpilih sebagai Ketua MPR juga segera digantikan oleh Tifatul Sembiring.
Sementara Ketua Dewan Syariah Pusat (DSP) Salim Segaff Al-Jufrie yang ditunjuk sebagai Duta Besar RI di Saudi Arabia juga segera digantikan oleh DR Surahman Hidayat. Belakangan Salim Segaff dipilih Presiden SBY sebagai Menteri sosial. “Semuanya berjalan lancar, dan samasekali tidak menimbulkan gejolak,” tambah Anis Matta.
Wewenang Ketua Majelis Syuro
Sesuai dengan AD/ART PKS, kewenangan mengangkat seorang presiden (Ketua DPP) berada ditangan Ketua Majelis Syuro yang saat ini dijabat Ustad Hilmi Aminuddin. Selain itu, Ketua Majelis Syuro juga mengangkat Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP), Ketua Dewan Syariah Partai (DSP), Sekjen dan Bendahara DPP. Keenam orang tadi disebut sebagai Dewan Pengurus Tingkat Pusat (DPTP) yang memegang otoritas kekuasaan tertinggi partai. Keberadaan DPTP haruslah mendapat pengesahan dari anggota Majelis Syuro yang terdiri dari 99 orang.
Luthfi Hasan Dinilai Tepat Pimpin PKS
Luthfi Hasan Ishaq dinilai sebagai sosok yang tepat menjadi Presiden PKS menggantikan posisi Tifatul Sembiring. Bergabung dengan PKS sejak awal, Luthfi dinilai mengetahui situasi dan kondisi di PKS.
"Saya lihat track recordnya Pak Luthfi orang yang tepat," ujar Direktur Indobarometer M Qodari kepada detikcom, Minggu (25/10/2009).
Menurut Qodari, Luthfi merupakan salah seorang kader inti PKS. Bergabung sejak masih bernama Partai Keadilan (PK) menjadi salah satu nilai lebih bagi Luthfi. "Dia ikut membangun partai dari masih kecil sampai menjadi besar, dia tahu isi PKS," kata Qodari.
Qodari menilai, dibandingkan dengan partai-partai lain, PKS relatif memiliki kader dengan kemampuan yang hampir merata dan memiliki pendidikan ideal untuk ditempatkan menjadi Presiden PKS.
"Mungkin Luthfi betul-betul terlibat dalam catatan sejarah," imbuhnya.
Qodari berharap ke depan PKS di bawah kepemimpinan Lutfi dapat lebih maju. "Mudah-mudahan bisa lebih maju," tandasnya.
Sosok Luthfi Hasan Ishaaq
Luthfi Hasan Ishaaq, lahir di Malang, Jawa Timur 5 Agustus 1961. Master bidang Islamic Studies ini menamatkan pendidikan SLTP dan SLTA di Pondok Pesantren Modern, Gontor Jawa Timur. Menguasai secara fasih bahasa Arab dan Inggris, Luthfi mempunyai jam terbang yang cukup tinggi di Eropa. Ia pernah tinggal di Belanda selama beberapa tahun ketika diberi tugas sebagai supervisor pengembangan PKS di Eropa.
Pilihan terhadap Luthfi tidak terlalu mengherankan melihat latar belakangnya yang panjang sebagai kader inti partai. Luthfi adalah salahsatu pendiri PK pada tahun 1998 bersamaan dengan Era Reformasi setelah jatuhnya rezim Soeharto. Semasa PKS masih bernama Partai Keadilan (PK) dan dipimpin oleh Nurmahmudi Ismail, ia tercatat sebagai sekjen. Kemudian ia menjadi bendahara umum DPP ketika presiden partai dijabat oleh Nur Mahmudi Ismail dan Hidayat Nurwahid. Terakhir jabatannya adalah Ketua Badan Hubungan Luar negeri DPP.
Selain itu Luthfi juga terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2004-2009 dan kini kembali terpilih sebagai anggota Dewan periode 2009-2014.Selama berkecimpung di DPR, Luthfi ditempatkan di komisi 11 (perbankan) dan kemudian di komisi 1 (Pertahanan dan Luar Negeri). Selain itu ia juga tercatat sebagai anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen untuk Afrika, Eropa dan Organisasi Negara-Negara Konferensi Islam (OKI). Posisinya sebagai wakil ketua di BKSAP (Badan Kerjasama Antar Parlemen 2004-2009) membuat Lutfi mempunyai networking yang cukup kuat di dunia internasional. Luthfi juga menjadi anggota tetap komisi Timur Tengah di International Parliementary Union (IPU). Sebuah organisasi yang beranggotakan anggota parlemen seluruh dunia
DATA PRIBADI
Nama : Luthfi Hasan Ishaaq,MA
TTL : Malang, 05-Agustus-1961
Nama Istri : Sutiana Astika
Jumlah Anak : 11 (sebelas) Orang
Email: lh-ishaq@madanibiznet.org
RIWAYAT PENDIDIKAN
1 KMI Gontor Ponorogo
2 D III Bahasa Arab
3 Fakultas Ushuluddin Ibnu Saud Universitas
4 Fakultas Islamic Studies Salafia University
RIWAYAT PEKERJAAN
1 Direktur PT Sirat Inti Buana
2 Public Realition Islamic Org Union
3 Penterjemah Institute Policy Studies
PENGALAMAN/JABATAN PADA ORGANISASI
1 Bendahara PKS
2 Ketua I Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Saudi Arabia
3 Ketua Departemen Kaderisasi PPI Cabang
4 Ketua Departemen Kesenian OPPM Gontor
5 Ketua Pelajar Islam Indonesia
*dirangkum dari: detik.com, vivanews.com, pk-sejahtera.org
